Mulai 2026, pelaku usaha yang baru terdaftar tidak lagi dapat menggunakan skema PPh Final 0,5% (sesuai PP 23/2018). Bagi UMKM yang sebelumnya menggunakan skema ini, masa penggunaan tetap mengikuti jangka waktu yang berlaku (3, 4, atau 7 tahun tergantung kriteria). Setelah masa tersebut berakhir, wajib pajak akan beralih ke sistem pembukuan penuh.
Perubahan ini menjadi momen penting bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas pencatatan keuangan. Sistem pembukuan penuh mengharuskan pencatatan lebih detail—mulai dari memisahkan transaksi pribadi dan bisnis, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, hingga menyusun laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi.
Agar transisi berjalan lancar, pelaku usaha dapat memulai dari hal sederhana:
- Memisahkan rekening bank bisnis dan pribadi, sehingga arus kas lebih mudah dilacak.
- Mengatur arsip transaksi, baik fisik maupun digital, untuk memudahkan pelaporan dan audit.
- Mempelajari format laporan keuangan dasar (laporan laba rugi, neraca, dan arus kas).
- Menggunakan alat bantu pencatatan berbasis teknologi, seperti Excel, Google Sheets, atau software akuntansi, agar proses pembukuan lebih rapi dan efisien.
Selain itu, memahami standar akuntansi seperti SAK EMKM atau SAK ETAP akan membantu dalam menyiapkan laporan keuangan yang sesuai ketentuan. Standar ini lebih sederhana dibanding PSAK umum, sehingga lebih ramah untuk usaha kecil dan menengah.
Bagi sebagian UMKM, proses ini mungkin terasa menantang. Itulah mengapa berkolaborasi dengan profesional—seperti konsultan akuntansi—dapat mempercepat proses adaptasi, memastikan kepatuhan, dan meminimalkan risiko kesalahan pelaporan.
Transisi ini bukan sekadar kewajiban, melainkan peluang untuk mengelola keuangan dengan lebih terukur, memperkuat posisi bisnis di mata perbankan dan investor, serta membuka pintu untuk pertumbuhan jangka panjang.